Perjuangan
bangsa Indonesia Merebut Irian Barat
A. Latar Belakang
Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat
Pengembalian
Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950,
yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB (Konferensi Meja Bundar) Salah
satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada
indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dari keputusan ini terjadi
perbedaan penafsiran. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan
menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan
hanya akan merundikan saja masalah Irian Barat.
Oleh
karena itu pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut
kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam upaya pembebasan tersebut
Indonesia menggunakan 3 jalur atau cara
B. Perjuangan
Diplomasi: Pendekatan Diplomasi
-) Tanggal 4
Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu
Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh belanda
-) Pada tahun
1954 pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat dalam sidang Majelis Umum
PBB. Persoalan Irian Barat berulang kali dimasukkan ke dalam agenda Sidang
Mejelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif.
-) Dalam KAA
(Konferensi Asia Afrika) tahun 1955, Indonesia kembali membawa masalah Irian
Barat, dan Indonesia mendapat dukungan dalam masalah tersebut.
-) Setelah
upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang
lebih keras yaitu dengan membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti
pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956
C. Perjuangan dengan Konfrontasi
Politik dan Ekonomi
Hingga tahun
1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat
mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari
Belanda, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.
-) Untuk
mengesahkan kekuasaan Indonesia atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus
1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa
Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore,
Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin
Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk
dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.
-) Pemerintah
Indonesia mengambilalih atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan
milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember tahun 1957. Perusahaan-perusahaan
tersebut antara lain Netherlandsche
Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, lalu Bank Escompto di
Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM
-) Pada waktu
terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan
kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker mengusulkan agar
pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia dalam waktu 2
tahun.
-) Pada tanggal
4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat
(FNPIB). Yang bertujuan untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian
Barat
D. Tri Komando Rakyat (Trikora)
Untuk
meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando
Rakyat (TRIKORA) dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta pada tanggal 19
Desember tahun 1961 yang dibacakan oleh Presiden Soekarno.
Berikut
merupakan isi dariTrikora:
1. Gagalkan
pembentukkan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial
2. Kibarkan
Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia
3. Bersiaplah
untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air
dan Bangsa
Sebagai tindak
lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut,
Pada
bulan Januari 1962 mulailah konfrontasi total terhadap Belanda, pemerintah
membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962,
sebagi Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya
berkedudukan di Makasar.
Berikut
ini tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.
1. Merencanakan,
mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer.
2. Menciptakan
daerah bebas secara defacto atau
mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat
Pada
tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketika waktu menunjukkan
pukul 21.15 di angkasa terlihat 2 buah pesawat terbang pada ketinggian 3000
kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat itu milik Belanda
jenis Neptune dan Firefly. Dan pada saat itu juga terlihat
2 buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang didalamnya
turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut. Dalam insiden
ini Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama
Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL
gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan
pesan terakhir “Kobarkan Semangat Pertempuran”.
Tahapan-tahapan strategi Panglima Mandala sebagai berikut,
1.
Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan
memaskkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu
2.
Awal tahun 1963, fase eksploitasi dengan mengadakkan
serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan memasuki semua pos
pertahanan musuh
3.
Awal tahun 1964, fase Konsolidasi dengan
menegakkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.
Dalam rangka konfrontasi,
pemerintah mengadakaan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan
antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di
Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi
Jayawijaya. Operasi terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi
ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada
tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.
E. Persetujuan New York
Dengan andanya rencana Bunker, maka sikap Indonesia adalah
menerimanya. Dari hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap Rakyat
Indonesia, sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat.
Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian
antar Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York. Perjanjian itu terkenal
dengan Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York:
1.
Penghentian permusuhan
2.
Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1
Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari tangan Belanda. Sejak saat itu,
bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendara PBB.
3.
Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat
yang berstatus di bawah UNTEA
4.
Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya
berangsur-angsur dipulangkan dan ahrus selesai paling lambat tanggal 11 Mei
1963
5.
Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962
di samping bendera PBB
6.
Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat
pada tanggal 1 Mei 1963.
7.
Pada tahun 1969 ditentukan Penentuan Pendapat
Rakyat (Pepera)
Untuk menjamin keaman di Irian Barat, maka dibentuk suatu
pasukan keamanan PBB yang dinamakan United
Nations Security Forces (UNSF) yang dipimpin Brigadir Jenderal Said Uddin
Khan dari Pakistan.
F. Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera) di Irian Barat
Berdasarkan Perjanjian New York , pada Tahun 1969
diselenggarakanlah act of free choice atau
Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan mengahasilkan keputusan
bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik
Indonesia. Dan setelah itu hasil dari Pepera dibawa ke New York oleh utusan
Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke-24 pada bulan
November 1969.
Hasil berikut membuka jalan
bagi persahabatan antara RI dengan Belanda. Setelah tahun 1965, hubungan
RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia
baik melalui IGGi (Inter Governmental
Group for Indonesia) atau yang lainnya. 
