Perjuangan bangsa Indonesia merebut Irian Barat

Perjuangan bangsa Indonesia Merebut Irian Barat

A. Latar Belakang Terjadinya Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

Pengembalian Irian Barat menjadi masalah penting bagi pemerintah Indonesia sejak tahun 1950, yaitu satu tahun setelah penandatanganan KMB (Konferensi Meja Bundar) Salah satu isi perjanjian tersebut adalah Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada indonesia satu tahun setelah pengakuan kedaulatan. Dari keputusan ini terjadi perbedaan penafsiran. Pihak Indonesia menafsirkan bahwa Belanda akan menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi pihak Belanda menafsirkan hanya akan merundikan saja masalah Irian Barat.

Oleh karena itu pemerintah Indonesia berjuang dengan segala cara untuk merebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Dalam upaya pembebasan tersebut Indonesia menggunakan 3 jalur atau cara

B. Perjuangan Diplomasi: Pendekatan Diplomasi

-) Tanggal 4 Desember 1950 diadakan konferensi Uni Indonesia Belanda. Dalam konferensi itu Indonesia mengusulkan agar Belanda menyerahkan Irian Barat secara de jure. Namun ditolak oleh belanda

-) Pada tahun 1954 pemerintah Indonesia membawa masalah Irian Barat dalam sidang Majelis Umum PBB. Persoalan Irian Barat berulang kali dimasukkan ke dalam agenda Sidang Mejelis Umum PBB, tetapi tidak memperoleh tanggapan yang positif.

-) Dalam KAA (Konferensi Asia Afrika) tahun 1955, Indonesia kembali membawa masalah Irian Barat, dan Indonesia mendapat dukungan dalam masalah tersebut.

-) Setelah upaya-upaya diplomasi tidak mencapai hasil maka pemerintah mengambil sikap yang lebih keras yaitu dengan membatalkan Uni Indonesia-Belanda dan diikuti pembatalan secara sepihak persetujuan KMB oleh Indonesia pada tahun 1956

C. Perjuangan dengan Konfrontasi Politik dan Ekonomi

                           

Hingga tahun 1956, perundingan antara Indonesia dan Belanda mengenai masalah Irian Barat mengalami kegagalan. Karena mengalami kegagalan dan tidak ada itikad baik dari Belanda, maka pemerintah Indonesia mengambil jalan konfrontasi.

-) Untuk mengesahkan kekuasaan Indonesia atas Irian Barat, maka pada tanggal 17 Agustus 1956 pemerintah Indonesia membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibukotanya Soa Siu. Wilayahnya meliputi wilayah yang diduduki Belanda serta daerah Tidore, Oba, Weda, Patani, dan Wasile. Gubernurnya yang pertama adalah Zainal Abidin Syah. Selanjutnya dibentuk Partai Persatuan Cenderawasih dengan tujuan untuk dapat segera menggabungkan wilayah Irian Barat ke dalam RI.

-) Pemerintah Indonesia mengambilalih atau nasionalisasi secara sepihak terhadap perusahaan milik Belanda di Indonesia pada bulan Desember tahun 1957. Perusahaan-perusahaan tersebut antara lain Netherlandsche Handel Maatscappij (NHM) menjadi Bank Dagang Negara, lalu Bank Escompto di Jakarta serta Perusahaan Philips dan KLM

-) Pada waktu terjadi ketegangan Indonesia dengan Belanda, Sekretaris Jenderal PBB U Thant menganjurkan kepada salah seorang diplomat Amerika Serikat Ellsworth Bunker mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia dalam waktu 2 tahun.

-) Pada tanggal 4 Januari 1958 pemerintah membentuk Front Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB). Yang bertujuan untuk mengerahkan massa dalam upaya pembebasan Irian Barat

D. Tri Komando Rakyat (Trikora)

Untuk meningkatkan perjuangan, Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta pada tanggal 19 Desember tahun 1961 yang dibacakan oleh Presiden Soekarno.

Berikut merupakan isi dariTrikora:

1.     Gagalkan pembentukkan “Negara Boneka Papua” buatan Belanda kolonial

2.    Kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia

      3.  Bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa

Sebagai tindak lanjut dari Trikora, pemerintah mengambil langkah-langkah sebagai berikut,

Pada bulan Januari 1962 mulailah konfrontasi total terhadap Belanda, pemerintah membentuk Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada tanggal 13 Januari 1962, sebagi Panglima Komando Mandala ditunjuk Mayjen Soeharto. Markasnya berkedudukan di Makasar.

Berikut ini tugas Komando Mandala Pembebasan Irian Barat.

1.     Merencanakan, mempersiapkan, dan menyelenggarakan operasi-operasi militer.

2.    Menciptakan daerah bebas secara defacto atau mendudukkan unsur kekuasaan RI di Irian Barat

Pada tanggal 15 Januari 1962 terjadi peristiwa Laut Aru. Ketika waktu menunjukkan pukul 21.15 di angkasa terlihat 2 buah pesawat terbang pada ketinggian 3000 kaki melintasi formasi patroli ALRI. Diperkirakan pesawat itu milik Belanda jenis Neptune dan Firefly. Dan pada saat itu juga terlihat 2 buah kapal perusak yang sedang melepaskan tembakan ke arah kapal Motor Torpedo Boat (MTB) yang didalamnya turut pula para pejabat tinggi dari Markas Besar Angkatan Laut. Dalam insiden ini Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Pertama (Komodor) Yos Sudarso, bersama Komandan KRI Macan Tutul, Kapten (Laut) Wiratno, dan beberapa prajurit TNI-AL gugur sebagai pahlawan. Sebelum gugur Komodor Yos Sudarso sempat mengucapkan pesan terakhir “Kobarkan Semangat Pertempuran”.

Tahapan-tahapan strategi Panglima Mandala sebagai berikut,

1.     Sampai tahun 1962, fase infiltrasi dengan memaskkan 10 kompi sekitar sasaran tertentu

2.    Awal tahun 1963, fase eksploitasi dengan mengadakkan serangan terbuka terhadap induk militer lawan, dan memasuki semua pos pertahanan musuh

3.    Awal tahun 1964, fase Konsolidasi dengan menegakkan kekuasaan-kekuasaan RI secara mutlak di seluruh Irian Barat.

Dalam rangka konfrontasi, pemerintah mengadakaan operasi militer. Operasi militer yang dilaksanakan antara lain Operasi Serigala (di Sorong dan Teminabuan), Operasi Naga (di Merauke), Operasi Banteng Ketaton (di Fak-Fak dan Kaimana), dan Operasi Jayawijaya. Operasi terakhir dilaksanakan adalah Operasi Wisnumurti. Operasi ini dilaksanakan saat penyerahan Irian Barat kepada RI tanggal 1 Mei 1963. Pada tanggal yang sama Komando Mandala juga secara resmi dibubarkan.

E. Persetujuan New York

Dengan andanya rencana Bunker, maka sikap Indonesia adalah menerimanya. Dari hal ini ternyata menambah simpati dunia terhadap Rakyat Indonesia, sebaliknya Belanda bersikukuh mempertahankan Irian Barat.

Pada tanggal 15 Agustus 1962 ditandatangani suatu perjanjian antar Indonesia dengan Pemerintah Belanda di New York. Perjanjian itu terkenal dengan Perjanjian New York. Berikut ini isi Perjanjian New York:

1.     Penghentian permusuhan

2.    Setelah persetujuan disahkan, paling lambat 1 Oktober 1962 UNTEA menerima Irian Barat dari tangan Belanda. Sejak saat itu, bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendara PBB.

3.    Pasukan Indonesia tetap tinggal di Irian Barat yang berstatus di bawah UNTEA

4.    Angkatan perang Belanda dan pegawai sipilnya berangsur-angsur dipulangkan dan ahrus selesai paling lambat tanggal 11 Mei 1963

5.    Bendera Indonesia mulai berkibar 31 Desember 1962 di samping bendera PBB

6.    Pemerintah RI menerima pemerintahan di Irian Barat pada tanggal 1 Mei 1963.

7.    Pada tahun 1969 ditentukan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Untuk menjamin keaman di Irian Barat, maka dibentuk suatu pasukan keamanan PBB yang dinamakan United Nations Security Forces (UNSF) yang dipimpin Brigadir Jenderal Said Uddin Khan dari Pakistan.

 

F. Arti penting Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat

Berdasarkan Perjanjian New York , pada Tahun 1969 diselenggarakanlah act of free choice atau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) di Irian Barat dan mengahasilkan keputusan bahwa rakyat Irian Barat tetap menghendaki sebagai bagian dari wilayah Republik Indonesia. Dan setelah itu hasil dari Pepera dibawa ke New York oleh utusan Sekjen PBB Ortizs Sanz untuk dilaporkan dalam Sidang Umum PBB ke-24 pada bulan November 1969.

Hasil berikut membuka jalan bagi persahabatan antara RI dengan Belanda. Setelah tahun 1965, hubungan RI-Belanda sangat akrab dan banyak sekali bantuan dari Belanda kepada Indonesia baik melalui IGGi (Inter Governmental Group for Indonesia) atau yang lainnya.